Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang), Bani Ispriyanto, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual dari Ruang Command Center Lantai II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (27/01/2026).
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Dalam arahannya, Mendagri menegaskan pentingnya menjaga stabilitas inflasi karena berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi, sosial, hingga stabilitas politik dan keamanan.
“Inflasi ini berbanding lurus dengan situasi politik, keamanan, dan ekonomi secara keseluruhan. Inflasi merupakan indikator makroekonomi yang mencerminkan stabilitas harga barang dan jasa, yang pada akhirnya memengaruhi biaya hidup masyarakat,” ujar Mendagri.
Mendagri menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia memberikan atensi besar terhadap pengendalian inflasi nasional. Hal tersebut tercermin dari pelaksanaan rapat pengendalian inflasi yang rutin digelar setiap minggu dengan melibatkan seluruh kementerian dan pemerintah daerah.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional secara year on year pada Desember tercatat sebesar 2,92 persen, meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Angka tersebut mendekati ambang batas psikologis 3 persen, meskipun masih berada di bawah threshold maksimal 3,5 persen.
“Kalau inflasi melewati 3,5 persen, konsumen terutama masyarakat kelas bawah akan mulai merasakan dampaknya. Meski 3 persen belum terlalu menyulitkan masyarakat, bagi kita ini sudah menjadi warning,” tegas Mendagri.
Ia menjelaskan bahwa kenaikan inflasi bulanan (month to month) terutama disumbang oleh komoditas makanan dan minuman, transportasi, serta perawatan pribadi, termasuk emas. Fenomena global turut memengaruhi kenaikan harga emas, seiring meningkatnya pembelian emas oleh negara-negara besar, seperti China yang tidak hanya membeli emas tetapi juga tambang emas.
“Harga emas dunia meningkat tajam karena ini komoditas global. Per hari ini, harganya hampir mendekati Rp3 juta per gram, sehingga masyarakat ramai-ramai mencari emas,” jelasnya.
Inflasi bulanan tercatat naik dari 0,17 persen pada November menjadi 0,64 persen pada Desember. Mendagri menekankan perlunya kewaspadaan terhadap tren kenaikan ini dengan mengendalikan harga komoditas yang diatur pemerintah, serta memastikan kelancaran pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok.
Selain itu, Mendagri memaparkan bahwa daerah dengan inflasi tertinggi umumnya dipengaruhi oleh faktor bencana alam. Provinsi Aceh dan Sumatera Barat menjadi daerah dengan kenaikan inflasi tertinggi akibat banyaknya wilayah terdampak bencana.
Sementara itu, berdasarkan rilis BPS pada 5 Januari 2025, Provinsi Lampung berhasil mencatatkan kinerja positif dengan menempati peringkat kedua daerah dengan inflasi terendah secara nasional, yakni 1,25 persen, setelah Sulawesi Utara sebesar 1,23 persen.
Menutup arahannya, Mendagri mengajak seluruh pemerintah daerah untuk terus memperkuat koordinasi dan mengambil langkah konkret dalam pengendalian inflasi. “Kalau suplai kurang, kita tambah. Kalau distribusi macet, harus didorong. Ini membutuhkan dukungan semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, agar inflasi tetap terkendali,” pungkasnya.
Usai mengikuti rapat koordinasi, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Provinsi Lampung, Bani Ispriyanto, menyampaikan bahwa kondisi inflasi di Provinsi Lampung hingga saat ini masih terkendali dengan baik.
“Sampai dengan saat ini inflasi kita masih terkendali dengan baik. Di tingkat nasional memang naik sedikit menjadi 2,92 persen, tetapi masih dalam rentang yang normal dan belum menyentuh angka 3 persen sebagaimana arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri,” ujar Bani.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah diminta untuk terus menjaga inflasi agar tidak melewati batas psikologis tersebut, mengingat dampaknya akan lebih dirasakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Kalau sampai menyentuh angka 3 persen, dampaknya akan mulai terasa, terutama bagi masyarakat kelas bawah. Karena itu kita diminta untuk terus menahan dan mengendalikan inflasi,” tambahnya. Bani juga menjelaskan bahwa ketersediaan stok bahan pokok di Provinsi Lampung saat ini masih aman. Namun demikian, terdapat beberapa komoditas yang perlu diwaspadai pergerakan harganya.
“Stok masih tersedia dengan baik. Hanya ada beberapa komoditas yang perlu kita waspadai seperti cabai, bawang merah, telur, dan daging ayam. Tetapi sampai saat ini, harganya masih relatif terkendali,” jelasnya. Terkait harga telur ayam ras yang di sejumlah pasar mencapai Rp30.000 per kilogram, Bani menyebutkan bahwa kondisi tersebut masih bersifat fluktuatif dan belum melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Harga telur di pasar itu fluktuatif, ada yang Rp25.000, Rp27.000, hingga Rp30.000 per kilogram. Harga Rp30.000 itu masih sesuai HET telur, jadi belum melebihi ketentuan,” ujarnya. Menurutnya, perbedaan harga di tingkat pasar dipengaruhi oleh faktor jarak dan biaya distribusi, khususnya bagi pedagang kecil yang mengambil barang dari distributor yang relatif jauh.
“Kemungkinan ada pengaruh biaya transportasi. Tapi karena tidak merata, saya kira masih dalam batas wajar dan tidak menjadi masalah,” katanya. Terkait pakan ternak, Bani menambahkan bahwa tidak terdapat kendala signifikan, meskipun harga jagung sebagai bahan baku pakan ternak masih relatif tinggi di tingkat distributor dan pabrik.
“Pakan ternak relatif tidak ada masalah, hanya memang harga jagung di tingkat distributor agak tinggi, padahal saat ini sedang masa panen raya. Ini yang sedang kita cari penyebabnya,” pungkasnya.
Komentar