LensaPost.co, Kota Agung – Front Aksi Anti Gratifikasi (FAGAS) Provinsi Lampung mengungkap tujuh kelompok belanja yang dinilai janggal di Sekretariat DPRD Tanggamus, mulai dari langganan koran senilai Rp 2 miliar sampai pembelian ponsel lipat Samsung Z Fold 7. Menurut data yang dihimpun FAGAS, Sekretariat DPRD Tanggamus merealisasikan Rp 7.300.348.109 pada TA 2025. Pada TA 2026, hingga data dihimpun, realisasinya sudah mencapai Rp 5.539.890.766.
Pada TA 2026, pos terbesar adalah Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebesar Rp 2.027.623.080 yang dibagikan kepada 232 penyedia. Sebagai pembanding, jasa peliputan pada TA 2025 hanya Rp 133 juta untuk empat penyedia. Pada TA 2026, belanja langganan ditambah jasa iklan membengkak menjadi Rp 2.597.623.080.
“232 dalam setahun. Kami ingin tahu, berapa eksemplar koran yang benar-benar sampai ke kantor sekretariat, dan siapa yang membacanya,” kata Ketua FAGAS, Fadli Khoms, dalam keterangan persnya, Kamis (08/10).
Selanjutnya, Rehab gedung Sekretariat DPRD senilai Rp 2.662.608.262 dikerjakan SJK. Konsultan perencanaannya dibayar Rp 99.362.760, tepat di bawah batas Rp 100 juta untuk pengadaan langsung jasa konsultansi. Setahun setelah rehab, muncul lagi belanja pemeliharaan gedung Rp 42,4 juta. CV ZP mengerjakan rehab rumah dinas Ketua DPRD (Rp 466 juta) dan Sekretaris DPRD (Rp 98,7 juta), lalu pada 2026 memasok alat pendingin senilai Rp 152,5 juta.
FAGAS juga menyoroti paket Perlengkapan Peralatan Ruang Fraksi Rp 523 juta tanpa rincian barang, videotron Rp 380 juta, mic conference Rp 315,6 juta, serta Samsung Z Fold 7 senilai Rp 132.899.998. Satu penyedia, MWI, memasok mulai dari laptop dan CCTV sampai spring bed dan mesin pemotong rumput dalam 15 paket senilai Rp 511,9 juta.
“Paket setengah miliar tanpa rincian barang itu sulit diterima. Publik berhak tahu apa saja isinya. Begitu juga satu penyedia yang bisa menjual laptop, kasur, sampai mesin rumput sekaligus. Itu perlu dijelaskan,” tegas Fadli.
Dalam dua tahun, belanja pakaian mencapai Rp 1.506.662.248. Pada TA 2026, VMS menerima tiga paket dengan nama persis sama, “Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD”. FAGAS menduga ada pemecahan paket untuk menghindari tender, yang dilarang Pasal 20 ayat (2) Perpres 16/2018.
Belanja makan minum mencapai Rp 1,65 miliar. ABaC sendiri menerima Rp 1,016 miliar, termasuk paket bernama “NASI KOTAK”. Ada pula jamuan tamu Rp 268,7 juta dalam satu paket, serta 27 paket bahan dapur senilai Rp 252,5 juta yang dibeli dari seorang pemasok perorangan, bukan badan usaha.
Belanja cetak dan alat tulis naik dari Rp 329,8 juta (2025) ke Rp 586,7 juta (2026). Kop surat dicetak berkali-kali, sementara kalender menghabiskan Rp 73,6 juta. FAGAS juga mencatat, dari 260 penyedia selama dua tahun, 12 nama muncul di kedua tahun dan justru menguasai paket-paket besar. Lembaga ini menduga pola tersebut sebagai “penyedia binaan”, yakni paket sudah dibagi sebelum proses pengadaan dimulai.
“Kalau nama-nama yang sama terus mendapat paket besar, wajar kalau kami curiga pembagiannya sudah diatur dari awal. Kami mendesak APH untuk memeriksa pengadaan di Sekretariat DPRD Tanggamus,” pungkas Fadli.
Komentar