DPP GASAK Desak Kejati Lampung Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran di Dinas Kominfo Pesisir Barat Anggaran 2025,2026
LensaPost.Co, PESISIR BARAT, – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Solidaritas Analisis Kebijakan (DPP GASAK) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan BPK RI Perwakilan Lampung untuk segera melakukan audit serta penyelidikan terhadap sejumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2025 dan 2026
Desakan tersebut disampaikan Ketua DPP GASAK, Rahman, dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPP GASAK. Menurutnya, hasil investigasi dan penelusuran yang dilakukan pihaknya menemukan sejumlah indikasi kejanggalan dalam proses perencanaan, penganggaran, pemaketan pekerjaan hingga pelaksanaan kegiatan yang patut didalami oleh aparat penegak hukum.
5 Redaksi“Kami melihat adanya pola yang perlu mendapat perhatian serius. Sejumlah kegiatan diduga dipecah menjadi banyak paket, terdapat anggaran yang nilainya cukup besar, serta indikasi ketidakwajaran dalam pelaksanaan beberapa kegiatan pengadaan barang dan jasa. Karena itu, kami meminta aparat penegak hukum turun tangan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh,” ujar Rahman.
Berdasarkan data yang dihimpun DPP GASAK, pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Kominfo Pesisir Barat merealisasikan anggaran sekitar Rp4,587 miliar untuk 151 paket kegiatan. Dari jumlah tersebut, sejumlah kegiatan menjadi sorotan, di antaranya belanja alat dan bahan kantor, layanan internet dan TV berlangganan, langganan jurnal dan media cetak, belanja modal, pemeliharaan, hingga perjalanan dinas.
DPP GASAK menilai terdapat dugaan pemecahan paket pekerjaan dalam beberapa kegiatan yang menggunakan metode E-Purchasing, pengadaan langsung maupun swakelola. Selain itu, besaran anggaran pada sejumlah item juga dinilai perlu diuji kewajaran dan efektivitas penggunaannya.
Sorotan terbesar tertuju pada belanja langganan jurnal, surat kabar dan majalah yang mencapai lebih dari Rp1,27 miliar pada Tahun Anggaran 2025. Nilai tersebut dinilai cukup fantastis sehingga perlu dilakukan audit untuk memastikan manfaat dan kesesuaian penggunaannya dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
Sementara pada Tahun Anggaran 2026, Dinas Kominfo Pesisir Barat merealisasikan anggaran sekitar Rp2,035 miliar untuk 125 paket kegiatan. Beberapa kegiatan yang kembali menjadi perhatian adalah pengadaan alat dan bahan kantor, penyediaan akses internet, belanja langganan media, perjalanan dinas, serta berbagai kegiatan yang diduga dipecah menjadi banyak paket pekerjaan.
Menurut Rahman, pola pengadaan yang berulang serta dominasi sejumlah penyedia tertentu dalam pelaksanaan paket kegiatan menjadi salah satu alasan pihaknya meminta aparat penegak hukum melakukan penelusuran lebih lanjut.
“Kami menduga terdapat indikasi yang mengarah pada praktik yang tidak sehat dalam proses pengadaan. Oleh sebab itu, perlu ada audit independen dan pemeriksaan mendalam agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” tegasnya.
DPP GASAK mengaku telah beberapa kali melayangkan surat klarifikasi kepada Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Barat terkait sejumlah temuan tersebut. Namun hingga saat ini, kata Rahman, pihaknya belum menerima jawaban maupun penjelasan resmi.
“Karena belum ada tanggapan yang memadai, kami akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih serius. Kami mendesak Kejati Lampung dan BPK RI Perwakilan Lampung untuk segera melakukan audit investigatif demi memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,” ujarnya.
Sebagai bentuk keseriusan, DPP GASAK juga menyatakan akan menggelar aksi penyampaian pendapat di muka umum guna mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan anggaran tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pesisir Barat belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai dugaan yang disampaikan oleh DPP GASAK.
Pos terkait
Pos Terbaru
Galeri Pos
Tidak ada komentar