BANDAR LAMPUNG – Gerakan Rakyat Anti Korupsi Untuk Demokrasi (GRADASI) mengkritisi pengelolaan anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung yang dinilai tidak efisien.
Ketua Umum LSM GRADASI, Wahyu Hidayat, mengungkapkan adanya beberapa pos anggaran yang mencapai nilai fantastis dan perlu mendapat perhatian khusus dari publik.
“Kami menemukan dua pos anggaran yang sangat mencengangkan di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. Pertama, Belanja Perjalanan Dinas Biasa mencapai Rp 4,98 miliar untuk 23 paket kegiatan, ditambah Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp 435,5 juta untuk 8 paket kegiatan. Total perjalanan dinas mencapai Rp 5,4 miliar lebih,” ungkap Wahyu Hidayat di Bandar Lampung, Minggu (26/10/2025).
Wahyu menjelaskan, yang menjadi persoalan adalah perjalanan dinas tersebut dikerjakan secara swakelola oleh dinas, bukan melalui pihak ketiga.
“Angka Rp 5,4 miliar untuk perjalanan dinas yang dikelola sendiri oleh Dinas Ketahanan Pangan ini sangat fantastis. Kami mempertanyakan kemana saja perjalanan dinas tersebut dan apa output konkretnya bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Lampung,” tegasnya.
Selain perjalanan dinas, LSM GRADASI juga menyoroti Belanja Makanan dan Minuman Rapat yang mencapai Rp 1,03 miliar untuk 12 paket kegiatan.
“Ini juga angka yang sangat besar. Bayangkan, lebih dari Rp 1 miliar hanya untuk makan minum rapat. Kalau dibagi rata, satu paket kegiatan rapat menghabiskan Rp 86,5 juta. Padahal ini dinas yang seharusnya fokus pada ketahanan pangan rakyat, bukan makan minum pejabat,” ujar Wahyu dengan nada kritis.
Rincian Lengkap Anggaran Dinas Ketahanan Pangan yang DisorotBerikut rincian lengkap 11 pos anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung yang disampaikan LSM GRADASI:
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Jumlah paket: 23 kegiatanTotal anggaran: Rp 4.982.375.006
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar KotaJumlah paket: 8 kegiatanTotal anggaran: Rp 435.544.000
Belanja Modal Alat Kantor LainnyaTotal anggaran: Rp 187.385.000
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk (Pupuk Organik)Total anggaran: Rp 3.600.000.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis KantorJumlah paket: 33 kegiatanTotal anggaran: Rp 426.737.400
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan CetakJumlah paket: 21 kegiatanTotal anggaran: Rp 315.472.500
Belanja Makanan dan Minuman RapatJumlah paket: 12 kegiatanTotal anggaran: Rp 1.038.646.000
Belanja Modal KomputerTotal anggaran: Rp 215.575.000
Belanja Hibah Jasa Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela dan SosialJumlah paket: 2 kegiatanTotal anggaran: Rp 430.316.000
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat PertemuanJumlah paket: 14 kegiatanTotal anggaran: Rp 932.720.000
Belanja Bahan-Bahan LainnyaJumlah paket: 4 kegiatanTotal anggaran: Rp 451.213.000
Total dan Tuntutan TransparansiDari 11 pos anggaran tersebut, total keseluruhan mencapai Rp 13.015.983.906 atau lebih dari Rp 13 miliar yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
Wahyu Hidayat menilai, ada ketimpangan prioritas dalam pengelolaan anggaran dinas tersebut.
“Di satu sisi, petani Lampung masih banyak yang kesulitan akses pupuk dan input pertanian. Namun di sisi lain, dinas menghabiskan miliaran rupiah untuk perjalanan dinas dan makan minum rapat. Ini ironis dan perlu dipertanyakan,” kritik Wahyu.
Dalam menindak lanjuti temuan ini LSM GRADASI akan turun aksi di depan kantor dinas ketahanan pangan Provinsi Lampung menuntut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran tersebut.
“Ini adalah wujud pengabdian kami kepada rakyat, kami akan terus menuntut dan mengawal penggunaan anggaran ini. Masyarakat dan petani Lampung berhak tahu kemana uang rakyat dibelanjakan. Kami mendesak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung untuk membuka data secara detail, termasuk laporan pertanggungjawaban dari setiap paket kegiatan,” tandas Wahyu.
LSM GRADASI juga mengimbau aparat pengawasan, baik Inspektorat Provinsi Lampung maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran Dinas Ketahanan Pangan tersebut guna memastikan tidak ada penyimpangan atau pemborosan keuangan daerah.
“Ketahanan pangan adalah soal hajat hidup orang banyak. Anggaran untuk ketahanan pangan harus benar-benar menyentuh petani dan masyarakat, bukan habis di perjalanan dinas dan meja rapat,” pungkas Ketua Umum Gradasi itu.
Komentar