Bandar Lampung, (JRB.COM) – Publik kembali diguncang kabar mengejutkan! Kasus penggerebekan di tempat karaoke mewah Hotel Grand Mercure yang menyeret sejumlah petinggi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Lampung, kini berbuntut panjang.
Hasil tes urine jelas menunjukkan positif narkoba, barang bukti pun ditemukan, namun ajaibnya para Oknum HIPMI itu tidak ditahan. Lebih mengejutkan lagi, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung justru memberikan “keistimewaan” berupa status rehabilitasi rawat jalan.
Namun drama tak berhenti di situ! Keputusan itu mendadak dibatalkan BNN Lampung, menuai sorotan keras dari berbagai pihak.
Tokoh Pemuda sekaligus Pengurus JMSI Pusat, Paman Acong, angkat bicara dengan nada kecewa.
“Kami sangat menyayangkan keputusan BNN Lampung yang tiba-tiba membatalkan status assessment atau rehabilitasi rawat jalan terhadap para pengurus HIPMI tersebut. Ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat, ada apa sebenarnya?” tegasnya.
Lebih panas lagi, kabarnya beberapa oknum pengurus HIPMI yang terjerat kasus itu sudah dinonaktifkan dari jabatannya. Tapi anehnya, hingga kini tidak ada satupun surat resmi yang ditunjukkan ke publik. Transparansi nihil, publik hanya diberi janji manis tanpa bukti nyata.
Hal ini membuat masyarakat kian curiga: apakah status “dinonaktifkan” itu benar adanya, atau hanya sekadar akal-akalan untuk meredam amarah publik?
Skandal ini pun memicu gelombang kecurigaan: mengapa rakyat kecil pengguna narkoba seringkali langsung diciduk dan dipenjara, sementara para pejabat dan pengusaha seolah kebal hukum?
Aroma ketidakadilan kian menyengat, dan kini sorotan tajam masyarakat mengarah pada BNN Lampung serta elite HIPMI. Apakah lembaga ini benar-benar berdiri tegak melawan narkoba, atau justru tunduk pada tekanan kelompok berduit?
Kasus ini diyakini akan menjadi bola panas yang terus digulirkan publik. Apakah BNN Lampung berani membuka semua fakta, atau memilih bungkam demi menjaga citra segelintir orang berpengaruh?
Komentar