Gubernur Mirza Dorong Penguatan SDM, Hilirisasi dan Infrastruktur untuk Dongkrak Ekonomi Pesawaran
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan sumber daya manusia (SDM), hilirisasi komoditas unggulan, serta percepatan pembangunan infrastruktur sebagai strategi utama mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesawaran.
Hal itu disampaikan Gubernur Mirza saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2027 di GSG Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Jumat (13/3/2026).
Menurut Mirza, Pesawaran memiliki potensi besar untuk berkembang karena didukung kondisi geografis, kekayaan sumber daya alam, serta struktur ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata.
“Pesawaran memiliki potensi yang sangat besar. Namun potensi tersebut hanya bisa berkembang jika didukung SDM yang kreatif, terampil, sehat, dan produktif sehingga mampu meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah,” ujar Mirza.
Ia menegaskan peningkatan kualitas SDM harus diarahkan pada penguatan pendidikan, peningkatan keterampilan kerja dan inovasi, serta pengembangan kewirausahaan berbasis potensi lokal. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah harus memastikan akses dan mutu pendidikan semakin baik, pelayanan kesehatan semakin merata, serta kompetensi tenaga kerja semakin relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri,” katanya.
Selain penguatan SDM, Mirza juga menekankan pentingnya memperkuat struktur ekonomi daerah melalui hilirisasi komoditas unggulan di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Di sektor pariwisata, menurutnya Pesawaran memiliki potensi besar, mulai dari kawasan Tahura, pantai di sepanjang Teluk Lampung hingga wisata budaya seperti Museum Transmigrasi. Potensi tersebut perlu dikembangkan secara terintegrasi bersama ekowisata dan desa wisata.
“Pengembangan kawasan wisata pantai dan pulau harus disertai pemberdayaan nelayan dan pelaku usaha pesisir agar mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” kata Mirza.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, irigasi, serta akses menuju kawasan wisata seperti Pulau Pahawang, Pulau Kelagian, dan Pulau Legundi.
Menurutnya, infrastruktur yang baik akan memperlancar distribusi hasil pertanian, menurunkan biaya logistik, menjaga stabilitas harga, serta membuka akses pasar yang lebih luas.
“Dengan penguatan SDM, hilirisasi komoditas unggulan, dan dukungan infrastruktur yang memadai, saya yakin Pesawaran akan tumbuh sebagai pusat pertumbuhan baru yang maju dan sejahtera,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Mirza juga memaparkan Program Desaku Maju yang digagas Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat ekonomi hingga ke tingkat desa melalui pembangunan ekosistem ekonomi desa secara terintegrasi.
Program tersebut, kata dia, akan memanfaatkan peluang dari berbagai program nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Merah Putih agar desa dapat menjadi pemasok bahan baku pangan.
“Kami berharap pelaksanaan program MBG memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi produksi pangan lokal,” kata Mirza.
Pemprov Lampung juga akan memfasilitasi kerja sama antara dapur MBG dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar desa dapat menjadi pemasok bahan baku pangan secara langsung.
Dalam Program Desaku Maju tahun 2026, Pemprov Lampung mengalokasikan sejumlah anggaran, di antaranya penyediaan pupuk hayati cair Rp11,6 miliar pada 1.500 lokasi, penyediaan 82 unit mesin dryer senilai Rp27,36 miliar, serta pelatihan vokasi bagi 528 penduduk desa usia produktif sebesar Rp6 miliar.
“Selain itu, dukungan penguatan koperasi dan BUMDes terus kita dorong agar menjadi motor penggerak ekonomi desa,” ujarnya.
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Pemprov Lampung juga memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada 2.446 desa masing-masing sebesar Rp10 juta. Khusus untuk Kabupaten Pesawaran dialokasikan bagi 148 desa dengan total anggaran Rp1,48 miliar.
Di sektor infrastruktur, Pemprov Lampung juga mengalokasikan sejumlah pembangunan di wilayah Pesawaran pada 2026. Di antaranya penggantian Jembatan Way Baru senilai Rp3,85 miliar, rekonstruksi ruas Jalan Provinsi Branti–Gedong Tataan Rp5,04 miliar, rehabilitasi ruas Kedondong–Pardasuka Rp4,2 miliar, serta pelebaran jalan ruas Lempasing–Padang Cermin sebesar Rp44 miliar.
Mirza menegaskan pembangunan daerah juga harus sejalan dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Jika kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045, maka harus didukung pertumbuhan ekonomi 8 persen. Artinya Lampung harus tumbuh 8 persen, dan kabupaten seperti Pesawaran juga harus mampu mencapai pertumbuhan tersebut secara konsisten,” katanya.
Ia menambahkan, target pertumbuhan tersebut hanya dapat dicapai jika pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara berkelanjutan.
Terakhir, Mirza menegaskan perencanaan pembangunan 2027 membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Kolaborasi harus dibangun di atas integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan perencanaan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, kita dapat menghadirkan pembangunan yang nyata, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” pungkasnya.
Pos terkait
Pos Terbaru
Galeri Pos
Tidak ada komentar