TANGGAMUS – Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi untuk Demokrasi (LSM GRADASI) Provinsi Lampung menyoroti pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun anggaran 2025 di SMAN 1 Talang Padang dan SMAN 1 Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Lembaga itu menduga ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran, termasuk kemungkinan pungutan dalam penyaluran PIP. Minggu (8/11/2026).
GRADASI mengaku sudah melakukan penelusuran awal terhadap sejumlah pos belanja di kedua sekolah. 5 pos kegiatan yaitu Asesmen dan evaluasi pembelajaran, Pembayaran honor, Pengembangan perpustakaan, Administrasi kegiatan sekolah, serta Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dinilai perlu diperiksa lebih jauh.
Menurut GRADASI, daftar itu belum seluruhnya. Masih ada pos lain yang akan dibuka berikut nilai anggaran dan dokumen yang mereka kumpulkan selama penelusuran.
Ketua Umum LSM GRADASI Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, mengatakan pihaknya belum menyimpulkan ada tindak pidana. Ia menegaskan, yang dipersoalkan adalah apakah setiap rupiah dana publik di dua sekolah itu benar-benar dipakai sesuai kebutuhan, wajar nilainya, tepat sasaran, dan bisa dibuktikan dengan dokumen pertanggungjawaban.
“Ini uang negara, dan uang negara itu ada aturannya. Kalau sekolah merasa sudah benar, silakan tunjukkan dokumennya. Jangan cuma membantah,” kata Wahyu.
Ia menambahkan, rincian nilai anggaran tiap pos akan menjadi bagian utama dari laporan yang sedang disusun lembaganya.
“Kami tidak mau ini berhenti jadi omongan di media sosial. Laporannya akan kami serahkan lengkap dengan data, supaya yang berwenang bisa memeriksa,” ujarnya.
Laporan hasil penelusuran tersebut, kata Wahyu, akan diserahkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung serta Aparat Penegak Hukum (APH). GRADASI berharap langkah itu bisa mendorong klarifikasi resmi dan pemeriksaan atas pengelolaan BOS dan PIP di kedua sekolah.
Selain melapor, GRADASI juga berencana menggelar aksi unjuk rasa untuk mendesak instansi terkait menjalankan fungsi pengawasannya.
Wahyu meminta Disdikbud Lampung tidak bersikap pasif. Jika diperlukan, dinas diminta memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran di dua sekolah tersebut.
“Disdikbud punya kewenangan pengawasan. Jangan tunggu ramai dulu baru bergerak. Turun langsung, periksa,” tegasnya.
Untuk PIP, GRADASI secara khusus menyoroti cara bantuan itu disalurkan ke siswa. Wahyu menyebut pihaknya akan menelusuri lebih jauh bila ditemukan potongan atau pungutan yang tidak punya dasar aturan.
“PIP itu hak siswa dari keluarga yang kurang mampu. Kalau sampai dipotong dengan alasan apa pun, itu sangat kami sesalkan,” katanya.
Seluruh rincian pos kegiatan, nilai anggaran, dan dokumen hasil penelusuran akan menjadi bahan laporan GRADASI kepada Disdikbud Lampung dan APH.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMAN 1 Talang Padang dan SMAN 1 Kota Agung belum memberikan tanggapan atas dugaan yang disampaikan GRADASI. Redaksi membuka ruang hak jawab bagi pihak sekolah maupun pihak terkait lainnya.
Komentar