LensaPost.co, Lampung Barat – Front Aksi Anti Gratifikasi (FAGAS) Provinsi Lampung mengungkap sejumlah temuan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat terkait dugaan masalah penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2025 dan 2026, mulai dari proyek laboratorium yang diduga sengaja dipecah ke banyak paket sampai belanja alat tulis yang dicacah jadi puluhan transaksi kecil.
Sepanjang 2025, Dinkes Lampung Barat merealisasikan anggaran Rp39,36 miliar lewat 521 transaksi pengadaan. Dari jumlah itu, 135 transaksi sama sekali tidak mencantumkan nama penyedia.
“Ini uang kesehatan rakyat. Kalau ratusan transaksi tidak jelas siapa penerimanya, wajar kalau publik curiga,” kata Ketua FAGAS Lampung, Fadli Khoms melalui konfrensi pers (7/11).
Sorotan terbesar jatuh pada pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas). Jika semua paket berlabel Labkesmas dijumlahkan, nilainya mencapai Rp16,47 miliar, hampir setengah dari seluruh realisasi dinas pada 2025.
Proyek itu tidak dikerjakan dalam satu kontrak utuh. Gedung utamanya melalui CV Fth senilai Rp12,53 miliar. Prasarana I melalui CV Flby Rp998,28 juta. Prasarana II senilai Rp193,26 juta ditunjuk langsung melalui CV AJM. Peralatan penunjang seperti IPAL, Water Treatment Plant, cold storage dan genset dipisah lagi dan dibeli lewat e-katalog dengan total Rp2,21 miliar.
Pola serupa muncul pada pembangunan dan renovasi sepuluh Puskesmas Pembantu (Pustu) yang ditenderkan dengan total Rp6,61 miliar. Di sembilan lokasi, FAGAS menemukan paket kedua berlabel prasarana atau renovasi tambahan di titik yang sama. Paket-paket itu tidak ditenderkan, melainkan ditunjuk langsung dengan total Rp1,02 miliar, dan setiap paketnya bernilai di bawah Rp200 juta.
CV AJM mengantongi empat paket penunjukan langsung mencapai senilai Rp467,6 juta tanpa sekali pun ikut tender. Di Pustu Negeri Jaya, Bandar Negeri Suoh, CV DP memenangkan tender gedung Rp690,72 juta, lalu ditunjuk langsung lagi untuk prasarananya Rp135,07 juta. Satu lokasi, satu kontraktor, dua kontrak.
Nilai tender renovasinya juga dinilai janggal. Empat tender renovasi Pustu di Suka Banjar, Mekar Sari, Luas dan Bandar Agung dimenangkan dengan nilai antara Rp566 juta dan Rp571,58 juta. Selisih terendah dan tertinggi hanya Rp5,58 juta, kurang dari satu persen.
“Empat bangunan dengan kerusakan yang berbeda, biaya perbaikannya nyaris sama persis. Itu sulit dijelaskan kalau harganya dihitung sungguh-sungguh dari kondisi di lapangan,” kata Fadli.
FAGAS menilai pemisahan pagar, saluran, halaman dan akses jalan dari paket gedung patut diduga sebagai pemecahan paket untuk menghindari tender, yang dilarang Pasal 20 ayat (2) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021.
Temuan lain menyangkut CV KIM, yang dalam setahun menerima lima paket senilai Rp4,92 miliar lewat e-katalog, semuanya tanpa tender. Dua paket IPAL untuk puskesmas dan Labkesmas senilai total Rp3,07 miliar dicatat dengan kode “Belanja Modal Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif”. Puskesmas dan laboratorium kesehatan tingkat kabupaten umumnya tidak menghasilkan limbah radioaktif.
Menurut FAGAS, IPAL dan WTP adalah instalasi yang dirakit dan dipasang di lokasi, lengkap dengan pekerjaan sipil. Membelinya seperti barang jadi di katalog membuat pekerjaan bernilai miliaran lolos tanpa tender, tanpa pembanding harga dan tanpa konsultan pengawas. Pengadaan Puskesmas Keliling roda empat senilai Rp1,35 miliar dari SARANA MOTOR juga tidak mencantumkan jumlah unit.
Reagen Rp5,7 Miliar dalam 206 Transaksi
Belanja obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) 2025 hanya dicatat di bawah dua kode RUP, lalu dipecah menjadi 206 transaksi senilai Rp5,74 miliar. PT Inscienpro Instrumen Indonesia menerima Rp877,35 juta untuk refill reagen sanitarian kit pada 2025, lalu Rp964,35 juta untuk bahan kimia kesehatan lingkungan pada 2026. Total dua tahun Rp1,84 miliar untuk satu jenis kebutuhan.
FAGAS juga mencatat 17 transaksi obat dan BMHP senilai Rp912,18 juta dengan nilai Produk Dalam Negeri tercatat nol.
“Reagen itu barang habis pakai, ada masa kedaluwarsanya, dan paling gampang hilang di atas kertas. Kami minta dibuka berapa yang dibeli, berapa yang dipakai, dan berapa yang menumpuk sampai kedaluwarsa,” tegas Fadli.
2026: Anggaran Kembali ke Nama Lama
Pada 2026, realisasi sejauh ini tercatat Rp1,57 miliar. Sebanyak 94,7 persen atau Rp1,48 miliar di antaranya mengalir ke dua perusahaan saja, PT Inscienpro Instrumen Indonesia dan PT Medquest Jaya Global, yang sama-sama rekanan tahun sebelumnya.
Belanja kantor pun ikut dicacah. Pada 2025, satu toko fotokopi menerima 42 transaksi senilai Rp35,65 juta dengan tujuh variasi penulisan nama. Pola itu berulang pada 2026.
“Nama yang sama terus berputar, dari satu tahun ke tahun berikutnya, bahkan dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Penyedia baru praktis tidak punya ruang,” kata Fadli.
FAGAS juga menyatakan akan membawa temuan ini ke Kejaksaan Tinggi Lampung melalui aksi demonstrasi sekaligus penyerahan laporan resmi.
“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Yang kami minta sederhana: buka dokumennya, biar aparat penegak hukum yang menguji,” tutup Fadli.
Komentar