LENSAPOST.CO, Bandar Lampung, 3 November 2026 – Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Untuk Daerah (GARUDA) Provinsi Lampung menerima informasi dan laporan terkait dugaan adanya setoran sebesar 20 persen dari nilai kontrak program revitalisasi TK, SD, dan SMP di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2026. Setoran tersebut diduga mengalir kepada oknum anggota dewan dan oknum di lingkungan Dinas Pendidikan.
Menurut informasi yang dihimpun, pihak sekolah penerima program diduga diminta menyisihkan sebagian dana revitalisasi sebagai “setoran” agar kegiatan dapat berjalan atau tetap diloloskan. Jika benar, praktik ini tidak hanya merugikan sekolah, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas bangunan dan sarana pendidikan yang seharusnya diterima peserta didik.
“Dana revitalisasi adalah uang negara yang diperuntukkan bagi peningkatan mutu sarana pendidikan anak-anak kita. Jika ada potongan 20 persen, kualitas pekerjaan di lapangan patut dipertanyakan. Salah satunya kegiatan revitalisasi SMPN 4 Pesawaran Desa way urang Kec. Padang cermin Kab. Pesawaran senilai Rp 1.079.318.000 dan kegiatan revitalisasi TK Titian Desa teba Jawa Kec. Way khilau Kab. Pesawaran senilai Rp 770.070.325 yang mana Kami menduga praktik ini tidak berdiri sendiri dan karena itu perlu diusut secara terang,” tegas Dedi Setiawan Ketua LSM GARUDA Lampung.
Atas dugaan tersebut, LSM GARUDA menyatakan sikap:
Mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung segera melakukan penyelidikan secara transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih terhadap dugaan setoran 20 persen dalam program revitalisasi TK, SD, dan SMP di Kabupaten Pesawaran.
Meminta aparat penegak hukum memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat, baik oknum anggota dewan, oknum Dinas Pendidikan, maupun pihak lain yang terkait.
Meminta Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan Dinas Pendidikan membuka informasi pelaksanaan program secara terbuka kepada publik.
Mengajak kepala sekolah dan masyarakat yang memiliki data atau bukti untuk berani melapor, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
LSM GARUDA menegaskan bahwa informasi ini masih berupa dugaan yang perlu dibuktikan melalui proses hukum, dan siap menyerahkan data pendukung yang dimiliki kepada aparat penegak hukum.
Dasar Hukum
UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12 huruf e, dan Pasal 12B tentang penerimaan suap, gratifikasi, dan pemerasan oleh penyelenggara negara.
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
PP No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
LSM Garuda Lampung akan terus mengawal persoalan ini sampai dengan tuntas apa bila terbukti adanya unsur dugaan KKN Maka harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku
Komentar