Tanggamus – Lembaga Analisis dan Pantau Anggaran (LANTANG) menyoroti dua kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus pada APBD TA 2026 yang diduga sarat kejanggalan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Lele) senilai Rp150.000.000 dan Talud Bronjong Abrasi Pantai Dermaga Kecamatan Cukuh Balak senilai Rp500.000.000.
Ketua Umum LANTANG, Arafat, menyebut hasil penelusuran lembaganya di lapangan menunjukkan indikasi kuat adanya persoalan serius dalam pelaksanaan kedua kegiatan itu.
“Total anggaran dua kegiatan ini mencapai Rp650 juta, uang rakyat. Dari temuan kami, ada dugaan material tidak sesuai spesifikasi, volume pekerjaan dikurangi, harga satuan digelembungkan, hingga laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai kenyataan. Dinas Perikanan harus menjawab terbuka, bukan diam,” tegas Arafat.
Dugaan yang disorot LANTANG
* Pengadaan lele: dugaan perbedaan jumlah dan jenis bibit antara dokumen dan realisasi, penerima manfaat yang tidak sesuai peruntukan, serta harga satuan dalam laporan yang diduga berbeda dengan harga riil (mark-up).
* Talud bronjong Cukuh Balak: dugaan material tidak sesuai spesifikasi, pengurangan volume yang tidak tercermin dalam laporan, serta dugaan pengondisian pemenang lelang.
* Secara umum: dugaan SPJ tidak sesuai fakta dan potensi kerugian keuangan negara.
Arafat menegaskan, jika dugaan itu terbukti, perbuatan tersebut dapat masuk ranah Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 jika terdapat persekongkolan dalam penentuan pemenang tender.
LANTANG memberi waktu 2 (dua) hari kerja bagi Dinas Perikanan untuk menjawab dan membuktikan dengan data. “Kalau tidak ada jawaban atau data yang meyakinkan, kami akan melaporkan temuan ini ke Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung, dan kami akan kawal sampai tuntas,” ujar Arafat.
LANTANG menegaskan bahwa seluruh poin di atas masih berupa dugaan yang perlu diuji melalui klarifikasi dan pemeriksaan aparat berwenang, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Komentar