Opini oleh: Jayana Rifaldi (Warga Nahdiyin Kultural)
Setiap kali Muktamar NU digelar, saya selalu teringat pesan sederhana dari kiai kampung saya: “NU itu bukan milik pengurus, NU itu milik umat.” Kalimat itu terasa makin relevan menjelang Muktamar ke depan yang akan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, 27-31 Agustus 2026 bukan sekadar di kalender, tapi juga di rahim sejarah kelahiran NU sendiri.
Sebagai bagian dari 140 juta jiwa yang menurut survei Alvara Research Center mengidentifikasi diri sebagai Nahdliyin, saya merasa berhak bahkan berkewajiban untuk bersuara. Sebab Muktamar bukan sekadar hajatan lima tahunan untuk mengganti wajah di pucuk pimpinan. Ia adalah pertaruhan arah: apakah NU akan tetap menjadi kekuatan moral bangsa, atau justru tergelincir menjadi alat tawar-menawar kekuasaan yang menggerus muruahnya sendiri.
Ketika NU Digoda Kekuasaan, Sudah bukan rahasia, setiap menjelang Muktamar, aroma politik selalu tercium lebih dulu daripada aroma kitab kuning. Nama-nama yang diperbincangkan publik seringkali bukan karena rekam jejak keulamaan atau khidmatnya di pesantren, melainkan karena kedekatan dengan kekuasaan, aktor partai, atau kepentingan bisnis tertentu. Ini yang paling saya khawatirkan.
Saya sepakat dengan apa yang disampaikan tokoh muda NU, Hatim Gazali, bahwa pemimpin NU ke depan harus menjaga independensi organisasi tidak menjadi bagian dari partai politik maupun menduduki jabatan politik. Tapi bagi saya sebagai warga Nahdliyin biasa, syarat itu sesungguhnya belum cukup. Independensi bukan hanya soal status formal tidak berpartai, melainkan soal keberanian menolak godaan menjadi “stempel” bagi kepentingan kekuasaan mana pun, termasuk kekuasaan yang mengaku dekat dengan NU sekalipun.
Pemimpin dari Bilik Pesantren, Bukan dari Ruang Rapat Elite, Saya ingin pemimpin baru NU adalah sosok yang keringatnya masih menempel bau kitab dan sarung, bukan yang lebih fasih berbicara di podium seminar internasional ketimbang duduk bersila mengaji bersama santri di pelosok. NU besar bukan karena gedung-gedung megah kepengurusannya, tapi karena akar rumput yang setiap hari mengurus zakat, mengurus jenazah, mengajar ngaji anak-anak kampung tanpa pernah masuk berita.
Karena itu, kriteria yang disebutkan Hatim punya akar kuat di pesantren, berkhidmat panjang dari ranting hingga pusat bukan sekadar kriteria administratif. Itu adalah jaminan bahwa pemimpin NU nanti masih bisa merasakan denyut nadi umat di lapisan paling bawah, bukan hanya membaca laporan di atas kertas.
Berpihak, Bukan Netral yang Membisu Ada satu hal yang menurut saya sering luput dari diskursus elite: NU ke depan tidak boleh memilih “aman” dengan cara diam di tengah ketidakadilan. Berpihak kepada kelompok lemah, sebagaimana disinggung dalam kriteria itu, harus diterjemahkan menjadi keberanian bersikap—entah soal petani yang tanahnya digusur proyek strategis nasional, buruh yang upahnya tergerus, atau minoritas yang haknya dipersempit. NU yang hanya rajin mengeluarkan pernyataan normatif tanpa keberpihakan nyata, sesungguhnya sedang mengkhianati semangat “ahlussunnah wal jamaah” yang selalu diagungkan namanya.
Modernisasi Tanpa Kehilangan Ruh Saya juga berharap pemimpin baru NU punya keberanian mendorong modernisasi organisasi—digitalisasi layanan umat, tata kelola keuangan yang transparan, hingga kaderisasi berbasis kompetensi, bukan sekadar kedekatan personal. Tapi modernisasi ini jangan sampai mencerabut ruh pesantren yang menjadi fondasi NU sejak awal berdiri. NU boleh melangkah maju ke ranah digital dan global, tapi jangan sampai kehilangan wangi tanah pesantren yang membesarkannya.
Muktamar Ini Ujian, Bukan Sekadar Seremoni Pada akhirnya, sebagai Nahdliyin, saya tidak ingin Muktamar Jombang hanya menjadi panggung seremoni pergantian kepengurusan yang berulang setiap lima tahun tanpa perubahan substansial. Saya ingin muktamar ini menjadi titik balik: melahirkan pemimpin yang berintegritas, berani, merakyat, dan mandiri dari kepentingan kekuasaan mana pun.
Sejarah akan mencatat, apakah Muktamar ini menjadi panggung kebangkitan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang otentik, atau justru catatan kelam ketika NU tunduk pada logika kekuasaan dan kepentingan segelintir elite. Sebagai warga Nahdliyin, saya memilih untuk tetap berharapsembari terus mengawasi, tanpa kompromi.
Komentar