Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung kembali mencatatkan kinerja positif dalam pengendalian inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Juli 2026, Lampung menjadi provinsi dengan tingkat inflasi tahunan (year-on-year) terendah di Pulau Sumatera, yakni sebesar 1,76 persen. Capaian tersebut menjadi indikator keberhasilan berbagai langkah pengendalian harga yang dilakukan secara konsisten untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Keberhasilan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Perubahan Regulasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dipimpin Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, dan diikuti secara virtual oleh seluruh pemerintah daerah, Senin (4/8/2026).
Pemerintah Provinsi Lampung diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansah, dari Ruang Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung.
Dalam arahannya, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menjelaskan bahwa inflasi nasional terus menunjukkan tren yang membaik sejak pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara rutin menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi mulai Oktober 2022. Saat itu inflasi nasional berada di angka 5,95 persen, sedangkan hingga akhir Juli 2026 berhasil ditekan menjadi 2,88 persen secara tahunan, dengan deflasi bulanan sebesar 0,14 persen.
“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pemerintah daerah yang secara konsisten melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi sehingga stabilitas harga dapat terus terjaga,” ujar Yusharto.
Dalam pemaparannya, Yusharto menyebut Provinsi Lampung sebagai daerah dengan inflasi terendah di Pulau Sumatera. Sementara inflasi tertinggi di kawasan tersebut terjadi di Provinsi Aceh sebesar 5,38 persen.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk terus mengawasi perkembangan harga komoditas strategis seperti beras, bawang putih, minyak goreng, daging ayam ras, dan daging sapi yang masih menjadi penyumbang inflasi di berbagai wilayah.
Di sisi lain, harga bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan gula pasir cenderung mengalami penurunan di sebagian besar daerah.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa Indonesia pada Juli 2026 mengalami deflasi bulanan sebesar 0,14 persen, inflasi tahunan sebesar 2,88 persen, serta inflasi tahun kalender sebesar 1,65 persen.
Menurut Ateng, penurunan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi faktor utama terjadinya deflasi. Komoditas seperti bawang merah, cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras, dan tomat menjadi penyumbang terbesar penurunan inflasi, sementara beras dan bawang putih masih mengalami kenaikan harga.
Ateng juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Lampung Timur menjadi daerah dengan deflasi terdalam di wilayah Sumatera dan termasuk kabupaten dengan tingkat inflasi tahunan terendah di kawasan tersebut.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansah, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga di Provinsi Lampung.
“Alhamdulillah, inflasi Provinsi Lampung pada Juni dan Juli mengalami penurunan. Secara month-to-month yang sebelumnya sebesar 0,55 persen kini menjadi minus 0,49 persen. Kemudian secara year-on-year turun dari 2,46 persen menjadi 1,76 persen, sedangkan year-to-date juga menurun dari 2,40 persen menjadi 1,92 persen. Ini menunjukkan berbagai langkah pengendalian inflasi yang selama ini kita lakukan telah memberikan hasil yang signifikan,” ujar Yanyan.
Ia menjelaskan bahwa penurunan inflasi tersebut sejalan dengan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Provinsi Lampung yang dalam beberapa pekan terakhir berada pada level negatif, sehingga laju inflasi semakin terkendali.
Selain pengendalian inflasi, Yanyan meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti berbagai catatan hasil rapat, termasuk mempercepat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Lampung.
Yanyan juga menekankan pentingnya memperkuat sistem early warning dalam pengendalian inflasi daerah melalui pemantauan berkelanjutan terhadap produksi, distribusi, perkembangan harga harian, ketersediaan pasokan, serta ekspektasi pasar.
“Saya berharap mekanisme early warning ini terus diperkuat sehingga potensi gejolak harga dapat dideteksi lebih awal. Dengan pemantauan yang detail dan berkelanjutan, pemerintah daerah dapat mengambil langkah cepat dan tepat untuk menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat,” pungkasnya.
Keberhasilan menekan inflasi hingga menjadi yang terendah di Sumatera mempertegas komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Capaian ini diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat, menciptakan iklim usaha yang kondusif, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Lampung yang berkelanjutan.
Komentar