UIN Raden Intan Lampung sebagai institusi pendidikan tinggi Islam harus menjadi laboratorium demokrasi yang sesungguhnya. Kampus tidak hanya berperan sebagai pusat pembelajaran, tetapi juga sebagai ruang untuk mengembangkan nilai-nilai kebebasan akademik, partisipasi mahasiswa, dan transparansi kelembagaan. Sayangnya, realitas menunjukkan masih adanya kesenjangan antara idealisme demokratis dengan praktik birokrasi yang kaku dan hierarkis.
Kebebasan akademik merupakan pilar utama demokrasi kampus. Mahasiswa dan dosen harus memiliki ruang luas untuk mengekspresikan ide, melakukan kritik konstruktif, dan mengembangkan pemikiran kritis. Namun, kultur paternalistik yang mengakar kuat masih membatasi ruang eksplorasi intelektual. Dosen dan mahasiswa seringkali ragu menyampaikan pandangan berbeda karena khawatir akan reperkusi akademik atau administratif.
Sistem birokrasi UIN Raden Intan masih terlalu kompleks dan birokratis. Mahasiswa menghadapi prosedur berbelit-belit dalam mengurus keperluan administratif, mulai dari pengurusan surat-menyurat hingga perizinan kegiatan organisasi. Proses yang seharusnya sederhana membutuhkan waktu berhari-hari dan melibatkan banyak tingkatan persetujuan yang tidak efisien.
Keterbukaan informasi masih menjadi masalah serius. Mahasiswa kesulitan mengakses informasi tentang penggunaan dana kemahasiswaan, proses pengambilan keputusan kebijakan akademik, dan data kinerja institusi. Keterbatasan akses ini menciptakan ketidakpercayaan dan spekulasi di kalangan civitas akademika.
Struktur governance masih menunjukkan dominasi pendekatan top-down. Kebijakan seringkali diputuskan tanpa konsultasi memadai dengan mahasiswa. Keterwakilan mahasiswa dalam senat universitas, mekanisme konsultasi publik, dan forum dialog reguler masih sangat terbatas.
Komunikasi dan pengambilan keputusan masih bersifat vertikal dan formal. Dosen muda dan mahasiswa enggan menyampaikan ide atau kritik karena struktur hierarki yang kaku. Sistem ini menghambat inovasi dan partisipasi aktif dari level bawah.
Birokrasi yang kaku menghambat kreativitas mahasiswa dan dosen, menciptakan kultur apatisme di kalangan civitas akademika, dan mengurangi daya saing institusi. Mahasiswa menjadi pasif dan hanya fokus pada urusan akademik individual tanpa peduli dengan isu-isu kehidupan kampus yang lebih luas.
Kampus perlu mempercepat digitalisasi layanan administrasi dan menyederhanakan prosedur yang tidak perlu. Implementasi sistem online one-stop service dapat mengurangi birokrasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan.
Mengembangkan sistem transparansi komprehensif melalui publikasi laporan keuangan, website informatif, sistem pengaduan online yang responsif, dan mekanisme evaluasi kinerja yang melibatkan civitas akademika.
Organisasi mahasiswa harus mengambil peran aktif sebagai watchdog dengan memonitor kebijakan kampus, mengevaluasi kualitas pelayanan, dan mengadvokasi perbaikan sistem. Solidaritas lintas fakultas dan peningkatan literasi politik menjadi kunci dalam gerakan demokratisasi kampus.
Sebagai universitas Islam, UIN Raden Intan memiliki peluang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip demokrasi. Konsep syura (musyawarah) dalam Islam sejalan dengan semangat partisipasi demokratis. Prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.
Kesimpulan
Mewujudkan demokrasi kampus di UIN Raden Intan Lampung memerlukan reformasi birokrasi yang komprehensif, meliputi aspek struktural, kultural, dan prosedural. Kritik terhadap birokrasi yang ada dimaksudkan untuk memperkuat institusi melalui perbaikan sistemik.
UIN Raden Intan memiliki potensi besar menjadi model institusi pendidikan tinggi Islam yang demokratis dan responsif. Dengan mengatasi permasalahan birokrasi dan memperkuat praktik demokrasi kampus, institusi ini dapat memainkan peran signifikan dalam pembangunan bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan. (JR)
Komentar